h1

EDITORIAL MEDIA INDONESIA HARI INI

April 14, 2008

Pengembalian Uang yang Layak Dipujikan

FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengembalikan uang gratifikasi sebesar Rp1,9 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jumlah yang terbesar Rp1 miliar berasal dari Komisi IV DPR yang membidangi masalah kehutanan dan pertanian.

Februari lalu, PDI Perjuangan juga mengembalikan uang kepada negara. Uang itu adalah uang legislasi sebesar Rp3,38 miliar yang diserahkan kepada Sekjen DPR. Itu merupakan pengembalian uang yang terbesar.

Pengembalian uang itu jelas layak dipujikan. Ia menjadi berita yang segar, bagaikan oasis di tengah kekeringan berita bagus dari DPR.

Seperti diketahui, KPK baru saja menangkap Al Amin Nur Nasution, anggota Komisi IV DPR dari PPP, yang diduga menerima suap dari Pemerintah Kabupaten Bintan berkaitan dengan pengalihan fungsi hutan lindung.

Permainan uang di DPR bukan isu baru. Sekalipun di lembaga itu ada Badan Kehormatan dan sekalipun wakil rakyat itu pernah menandatangani pakta integritas, kelakuan terhadap uang tidak berubah.

Dari dua fakta pengembalian uang yang dilakukan PDIP dan PKS itu saja jelas tampak betapa besar uang di luar gaji yang mengalir ke saku anggota DPR. Yang dikembalikan saja total lebih Rp5 miliar. Jumlah yang tidak dikembalikan, yang dimakan diam-diam oleh wakil rakyat, tentu berlipat-lipat lebih besar lagi.

Itulah sebabnya sangat tidak mengherankan bila gaya hidup anggota DPR pun berubah mencolok. Tempat parkir di Senayan pernah berubah menjadi seperti layaknya show room mobil baru dan mahal.

Pengembalian uang adalah perkara langka. Oleh karena itu, sekali lagi, ia layak dipujikan. Bahkan, ia mestinya ditiru fraksi partai lain sehingga menjadi kesadaran kolektif wakil rakyat.

Citra DPR menyangkut uang sudah rusak berat. Permainan uang dipersepsikan telah merajalela berkaitan dengan semua kewenangan yang dimiliki DPR. Oleh karena itu, langkah fraksi PKS dan PDIP mengembalikan uang itu, jelas hal yang menggembirakan.

Namun, urusan hendaknya tidak selesai hanya sampai pada pengembalian dana. Dalam hal dana legislasi bagi anggota DPR, misalnya, PDIP mestinya juga berjuang agar anggaran negara untuk itu dihapuskan saja.

Sebaliknya dalam pengembalian dana gratifikasi kepada KPK, harus ada gebrakan lebih jauh agar pemberi dana juga jera. Untuk itu, setiap pengembalian dana gratifikasi sebaiknya juga disertai dengan nama, jabatan, dan lembaga pemberi gratifikasi. Dengan demikian, KPK juga memiliki data yang lengkap untuk mengusutnya. Mengapa PKS takut melakukannya?

Suap tak dapat terjadi dengan sebelah tangan. Suap hanya mungkin karena ada yang memberi dan menerima. Untuk memberantasnya, pemberi suap pun harus dibeberkan kepada KPK. Tidak cukup hanya uangnya yang kembali ke negara.

Yang juga perlu disorot ialah konsistensi anggota DPR melaporkan kekayaannya kepada KPK. Berdasarkan laporan kekayaan itu, bisa diketahui seberapa jauh kekayaan wakil rakyat meloncat dengan cepat.

KPK mestinya berani mengumumkan siapa saja anggota DPR yang telah melaporkan kekayaannya dan siapakah pula yang tidak mematuhinya.

Anggota DPR yang berintegritas dambaan rakyat. Salah satu ukuran integritas itu adalah tak dapat dibeli dan berani konsisten melaporkan harta kekayaannya. Bisakah partai menghasilkan kader yang demikian, itulah pertanyaan besar yang meragukan jawabannya.

Semoga PKS mampu menjawab tantangan ini. Amin.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: