seperti pemilu sebelumnya PKS selalu mengirim saksi ke setiap tps. sebisa mungkin PKS menghadirkan saksi untuk suksesnya Pemilu yang jujur dan adil. ada sebuah pengalaman menarik yang jadi pemandangan umum bagi saya. aneh memang, ternyata saksi PKS menjadi rujukan baik di tingkat PPS maupun PPK. apakah ini sebuah apresiasi PPS dan PPK terhadap profesionalitas saksi PKS? semoga.

walau hasil masih kurang memuaskan, tetapi setiap jerih payah yang sudah dilakukan, baik oleh kader maupun simpatisan, semoga hanya ALLAH SWT yang bisa membalas dengan balasan terbaik.

berikut adalah hasil quick estimate (dugaan hasil cepat) yang dilakukan intern PKS dengan mengandalkan setiap saksi yang ada di TPS dapat di akses di http://pemilu.pks.or.id/

Alamat : Jl. Keramat Burung Rt. 09/05 No. 67 Rangkapan Jaya Pancoran Mas Depok

TTL : Lamongan, 16 September 1965

Pendidikan : Sarjana

Pekerjaan : Konsultan

Aktivitas : Pria dinamis ini aktif dalam kegiatan dakwah dan sosial. Berbagai lembaga dakwah telah ia rintis dan kembangkan seperti yayasan Ibnu Mas’ud Depok Timur, yayasan pendidikan dan sosial Uswatul Ummah Pancoran Mas. Keaktifannya di dunia politik digelutinya sebagai Ketua Bidang Dakwah Partai Keadilan (PK), ketua DPC PKS Kecamatan Pancoran Mas serta Ketua Dewan Syari’ah PKS kota Depok. Kini, ia menjadi ketua lembaga dakwah di Yayasan Islam Al-Qudwah yang memberikan kegiatan Dakwah di masjid-masjid, bahkan memberikan bantuan dan konsultasi dakwah di perguruan tinggi negeri maupun swasta di kota Depok dan Jakarta.

Nama : Adriyana Wira Santana, SE

Alamat : Kampung Pulo Rt. 02/08 Kel. Rangkepan Jaya, Kec. Pancoran Mas

TTL : Jakarta, 10 November 1969

Pendidikan : Sarjana

Pekerjaan : Anggota DPRD kota Depok

Aktivitas : Pria kelahiran 39 tahun yang lalu ini merupakan anggota DPRD komisi C bidang Pembangunan kota Depok. Perhatiannya terhadap masyarakat senantiasa beliau lakukan dengan berdialog dan menerima aspirasi masyarakat agar menjadi perhatian pemerintah kota Depok. Bapak dengan empat orang anak ini dipercaya untuk menjadi ketua Panitia Khusus diantaranya Pansus Perda Bangunan dan Retribusi IMB, Pansus Revisi Tata Tertib DPRD dan Pansus PErda Keuangan. Saat ini beliau bersama keluarganya tinggal di kelurahan Rangkapan Jaya Lama.

Nama : Ir. Agustina Wulandari

Alamat : Jl. Cagar Alam Rt. 04/04 no. 28 B, Kel. Pancoran Mas, Depok 16436

TTL : Purwodadi, 11 Agustus 1967

Pendidikan : Sarjana

Pekerjaan : kepala Sekolah

Aktivitas : Beliau pernah menjadi Ketua Pengajian Persatuan Pelajar Indonesia Cabang Fukuoka, Jepang. Sejak kanak-kanak beliau sudah tinggal di Depok. Ibu yang bersuamikan Drs. Bambang Wispriyono, Apt, Phd sangat menaruh perhatian terhadap kesejahteraan warga Depok khususnya peningkatan kesehatan warga dengan mendirikan Yayasan Peduli Keluarga Sehat serta menjadi ketua RW Siaga 04 Kel. Pancoran Mas. Lulusan Fakultas Teknologi Pertanian IPB tahun 1991 ini sudah aktif dalam organisasi sejak sekolah di SMPN 1 Depok dan SMAN 8 Jakarta.

Nama : H. Aceng Toha Abdul Qodir, Lc

Alamat : Kp. Bulak Barat Rt. 02/07 No. 23 Kel. Cipayung Pancoran Mas

TTL : Bandung,14 Juli 1964

Pendidikan : Sarjana

Pekerjaan : Dosen

Aktivitas : Pria yang akrab dipanggil Abah ini memiliki beragam aktifitas. Dengan latar belakang pendidikan di bidang Ilmu Syariah, alumnus LIPIA Jakarta ini berperan aktif dalam berbagai organisasi keagamaan. Salah satunya dengan menjadi Ketua Bidang Amil Zakat (BAZ) kota Depok. Di tengah kesibukannya itu, ia tetap bersemangat membina masyarakat dengan menjadi khotib dan penceramah di masjid maupun majelis taklim. Bapak dengan lima anak ini beristrikan Eneng Sugiarti, S.Pd (Guru teladan ke-2 tingkat provinsi Jawa Barat pada tahun 2006)

Nama : Banu Muhammad H, SE, MSE

Alamat : Villa Santika Blok A/14 Pancoran Mas Depok

TTL : Jakarta, 13 Oktober 1979

Pendidikan : Pasca Sarjana

Pekerjaan : Dosen

Aktivitas : Da’I muda berkaca mata ini adalah seorang Dosen dan Peneliti di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) yang juga aktif di berbagai syi’ar dakwah di masyarakat dan kampus. Berbekal pengalaman penelitian dan pengajaran di bidang ekonomi pembangunan, ekonomi kemiskinan, kebijakan public, UKM dan ekonomi industri serta semangat juang dan energi anak muda, beliau ingin menjadi jalan untuk kemanfaatan dan kemajuan di kota Depok. Khoirunnaas anfa’uhum linnaas.

Nama : Siti Maria Ulfa, S.Pdl

Alamat : Jl. Merpati III/126 Rt. 03/13 Depok Jaya

TTL : Mojokerto, 3 April 1972

Pendidikan : Sarjana

Pekerjaan : Dosen

Aktivitas : Ibu dari dua anak ini akrab disapa Ulfa. Beliau aktif mengajar sebagai dosen di PGTKIT Mutiara Islam. Lulusan S1 Agama Islam At-Taqwa Bekasi juga aktif dalam mengisipengajian majelis taklim yang ada di kota Depok. Perhatiannya pada permasalahan perempuan mendorongnya untuk melakukan pemberdayaan perempuan dengan aktif sebagai Wakil Ketua Bidang Kewanitaan DPD PKS Kota Depok.

Nama : Jaya Wilakaya

Alamat : Kp. Parung Bingung Rt. 03/13 Rangkapan Jaya Baru Pancoran Mas

TTL : Bogor, 15 April 1961

Pendidikan : Diploma

Pekerjaan : Anggota DPRD kota Depok

Aktivitas : Beliau merupakan anggota DPRD kota Depok komisi C bidang pembangunan kota Depokyang senantiasa menyampaikan aspirasi masyarakat agar dituangkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah kota Depok. Mantan ketua DPC PK Sawangan ini pernah aktif pula di HMI, PGRI, ketua biro Niqobiyah DPD PKS Depok, Dewan Penasihat Koperasi (KSU) Huwaiza.

Nama : Nanang Kusnan

Alamat : Jl. Pramuka I Gg. Masjid Rt. 01/04 No. 63 Mampang Pancoran Mas

TTL : Ciamis, 28 Juli 1961

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Wiraswasta

Aktivitas : banyak membimbing Majelis Taklim kaum Bapak dan ibu di Depok dsk, demi mengamalkan ilmu yang pernah ditempuh di sekolah tinggi Ilmu Agama Islam. Pengalaman beliau antara lain : menjadi ketua DPRa PK Ratu Jaya, ketua PS Pumarasel (Persatuan Anak Muda Ratu Jaya Selatan), ketua Majelis Taklim Al-Qhoiriyah (Beji), Divisi Tokoh masyarakat PKS Panmas 2009 dan pernah mengajar di SMP.

Nama : Anggraini, SS

Alamat : Gg. Kemuning I No. 32 Rt. 007/019 Kp. Lio Kel. Depok Kec. Pancoran Mas, Depok 16431

TTL : Jakarta, 12 Juli 1970

Pendidikan : Sarjana

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Aktivitas : Lulusan S1 Fakultas Sastra Universitas Indonesia ini aktif di HUMAS DPD Kota Depok dan di berbagai majelis taklim di Kota Depok. Perhatiannya terhadap generasi muda mendorongnya untuk aktif pada sebuah LSM ‘Masyarakat Tolak Pornografi’

Nama : Lilis Retnowati, A,Md

Alamat : Jl. H. Muhidin Rt. 01/02 Cipayung Jaya Pancoran Mas

TTL : Solo, 6 Oktober 1969

Pendidikan : Sarjana

Pekerjaan : Guru

Aktivitas : Alumnus Fakultas Pertanian IPB ini mengasah dirinya di dunia pendidikan dengan mengikuti program keguruan. Perhatiannya terhadap pendidikan mendorongnya mendirikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan SMP terbuka di wilayah tempatnya tinggal serta menjalankan program pemberantasan buta aksara latin dan Al-Qur’an.

Nama : Aka Prawira, SP

Alamat : Jl. H. Ridi Rt. 05/01 Pondok Jaya Pancoran Mas

TTL : Depok, 11 Juni 1974

Pendidikan : Sarjana

Pekerjaan : Guru

Aktivitas : Beliau putra Betawi Depok Asli. Semasa mahasiswa pernah menjadi pengurus senat mahasiswa UMJ, IMM, serta ketua umum Lembaga Dakwah Kampus UMJ dan ikut serta dalam gerakan reformasi ’98. Bapak dari satu anak ini mengajar di SMA dan SMK Arrahmah serta STKIP Arrahmaniyyah Depok. Beliau juga aktif mengisi khutbah dan ceramah di beberapa masjid dan perkantoran, Kini beliau dipercaya sebagai ketua bidang kepemudaan DPC PKS Panmas.

Nama : Mohammad Hary Widi Asmoro, S.Pd

Alamat : Jl. Semangka IX no. 272 Rt. 02/02 Depok Jaya Pancoran Mas

TTL : Jakarta, 14 Otober 1974

Pendidikan : Sarjana

Pekerjaan : Guru

Aktivitas : Beliau aktif di koperasi Bina Umat Mulia, Depok ( Pendiri dan Dewan Pengawas) dan juga sebagai kepala Gugus Kendali Mutu Sekolah Darul Abidin. Beliau aktif di dunia blogging. Kemampuannya di dunia computer memang telah digelutinya sejak bangku kuliahnya (http://mycomputerdiary.blogspot.com).

Nama : Yogo Pamungkas, SH, M. Hum

Alamat : Jl. MH. Nasir No. 109 Rt. 07/01 Kel. Cilodong Kec. Sukmajaya Depok

TTL : Boyolali, 23 September 1969

Pendidikan : Pasca Sarjana

Pekerjaan : Dosen Trisakti

Aktivitas : Aktivitas beliau saat ini adalah dosen fakultas hokum di Universitas Trisakti dan Sekum DPD PKS Depok 2007-2010. pengalaman beliau lainnya : Sekum HMI Komisariat FHUNS 1991, Sekretaris Pusat Studi Hukum Ketenagakerjaan, Angota Senat Fak. Hukum Universitas Trisakti, Tim narasumber pada perumusan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU no. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Peneliti, khususnya pada masalah ketenagakerjaan dan hokum administrasi dan pendiri tim advokasi masyarakat miskin (TAMAM) yang biasa mengadvokasi di bidang kesehatan warga miskin.

Nama : Ir. Imam Budi Hartono

Alamat : Jl. M. Alif Rt. 03/05 no. 38 A Kel. Kukusan Kec. Beji Depok

TTL : Jakarta, 8 Agustus 1968

Pendidikan : sarjana

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Depok

Aktivitas : Beliau adalah nggota DPRD Depok periode 1999-2004 dan 2004-2009. Beberapa kali dipercaya sebagai ketua pansus seperti ketua pansus RPJMD-RPJPD kota Depok, ketua pansus RTRW. Sejak masih bernama Partai Keadilan (PK) beliau sudah dipercaya sebagai ketua DPC PK Kec. Beji dari tahun 1998 samapi 1999, lalu menjadi ketua DPD PK kota Depok pada tahun 1999 samapi 2000. jabatan beliau sekarang adalah wakil ketua fraksi PKS DPRD kota Depok, wakil manager PERSIKAD 2006-2007 dan anggota Majelis Pertimbangan Daerah PKS Depok.

Nama : Nuri Wasisaningsih, S.Pd

Alamat : Kp. Pitara Rt. 1/16 Pancoran Mas Depok

TTL : Jakarta, 20 Oktober 1971

Pendidikan : Sarjana

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Depok

Aktivitas : Saat ini sebagai anggota DPRD kota Depok di komisi D Bidang Kesra. Dalam struktur kepengurusan partai, beliau pernah menjadi kepemudaan DPD PK Jakarta Timur, Kewanitaan DPC Duren Sawit, Kewanitaan DPC PKS Pancoran Mas. Pernah aktif fi yayasan Muslim Sejati dan LSM Fresh Up dan Pelangi.

Nama : Kuat Sukardiyono, A.Md

Alamat : Komplek Gema Insani Blok BG No. 22 Rt. 010/021 Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya Kota Depok

TTL : Jakarta, 18 Juli 1969

Pendidikan : Diploma

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Depok

Aktivitas : Anggota komisi A DPRD kota Depok Bidang Pemerintahan dan Aparatur. Aktif mewujudkan perda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di kota Depok, Ketua Pansus Kependudukan 2007, Trainer pengembangan diri dan dikenal sebagai seorang da’I, pengasuh Yayasan Bina Insan Mandiri kecamatan Sukmajaya.

Nama : Ningsih Robi, S.Pdl, ME

Alamat : Bojong Lio No. 46 Rt. 01/09 Kel. Sukamaju Kec. Sukmajaya Depok

TTL : Sumedang, 24 Juni 1967

Pendidikan : Sarjana

Pekerjaan : Dosen

Aktivitas : Aktivis bidang peningkatan kualitas perempuan, menjadi narasumber untuk bidang pendidikan dan keluarga. Pembina majelis taklim ibu-ibu yang ada di Depok, mengajar di UHAMKA, Fungsionaris Jaringan Lembaga Wanita (JLW) DPW PKS Jawa Barat.

Nama : Drs. Musholi

Alamat : Komplek Timah Blok EE No. 4 Kelapa Dua, Depok 16951

TTL : Jakarta, 12 Juni 1958

Pendidikan : Sarjana

Pekerjaan : Wirausaha

Aktivitas : Selama lebih dari 20 tahun berpengalaman sebagai entrepreneur yang merintis dan mengembangkan lembaga-lembaga peningkatan kualitas SDM. Sebagai pribadi, memiliki pengalaman yang panjang dan beragam dalam proses kehidupan spiritual dan religius, serta mampu menjalin komunikasi yang dekat dan hangat dengan berbagai kalangan yang memiliki latar belakang berbeda. Sejak masa kuliah hingga saat ini aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan dan sosial-kemasyarakatan, serta menjadi aktivis dakwah dan tarbiyah sejak sebelum menjadi partai politik, hingga saat ini menjadi PKS.

Nama : Dra. Hj. Sitaresmi Sulistyawati Soekanto M.Psi.T

Alamat : Komp. Timah blok CC no. 36 Kel. Tugu, Cimanggis, Depok

TTL : Jakarta, 3 Oktober 1963

Pendidikan : Pasca Sarjana

Pekerjaan : Dosen agama, editor di beberapa majalah, penceramah

Aktivitas : Ibu dengan 7 anak dan satu menantu ini punya segudang aktivitas, baik sebagai dosen agama di univesitas Indonesia, penceramah ataupun sebagai penulis dan editor. Hebatnya, kebiasaannya sebagai penulis telah dimulai sejak di bangku SD.pengalamannya sebagai da’I dan penceramah telah membawa dirinya berdakwah di 13 kota di Jerman, Inggris dan Belanda. Karakternya yang haus ilmu telah mendorong dirinya mengambil proram S3 pada ilmu politik. Ibu Sita, begitu biasa ia dipanggil mengawali karir politiknya sejak Partai Keadilan (PK). Saat ini beliau diamanahi sebagai staff Departement Diklat di DPP PKS.

Nama : Basril Hendrysman

Alamat : Jl. Kelapa tinggi no. 42 Rt. 011/08 Kel. Utan Kayu Selatan Matraman, Jakarta Timur

TTL : 1 Desember 1954

Pendidikan : Sarjana

Pekerjaan : Karyawan PT. Kayaba Indonesia

Aktivitas : Beliau adalah aktivis buruh dengan segudang pengalaman mengadvokasi kaum pekerja melalui kiprahnya sebagao : Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) 2006-2011, Ketua umum Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen SP AMK FSPMI 2001-2006, Anggota pendiri Koran Pejoeangan 2007, penasihat LBH FSPMI 2008-sekarang, Ketua Pimpinan Pusat SP AMK-FSPMI 1999-2001, Standing Committee Alumni YTKI 1989, Ketua Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen FSPMI, Ketua PUK SPSI LEM PT. Kayaba Indonesia 1990-1996, Ketua Unit Kerja Serikat Buruh Assembling Mesin dan Perbengkelan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (SB AMP-FBSI) Basis PT. Kayaba Indonesia 1985-1993.

“Nomor itu nomor puncak, setelah saya dapat nomor 8 saya langung bikin pantun,” ujar Tifatul di Sekretariat KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2008).

Tifatul lantas melantunkan pantun yang ditulisnya di belakang kertas nomor peserta pemilu itu.

“Cantik Selendang Putri Melayu, Menata bunga di atas nampan. Kalau ingin Indonesia maju, Pilih saja nomor delapan” ucapnya disambut gelak tawa wartawan.

Ditanya mengenai anggaran PKS untuk pemilu mendatang, Tifatul mengatatakan, anggaran diambil dari kas masing-masing kader.

Kalau capres? “Mengenai capres diserahkan kepada Majelis Syuro PKS,” pungkasnya.(irw/nrl)

sumber : www.detik.com

Untuk itu Fraksi PKS merasa perlu memberikan klarifikasi agar semua pihak memiliki kejelasan informasi akan pemberitaan tersebut dan memiliki pijakan dalam menilai proses hukum maupun dinamika politik yang terjadi berikutnya.

1. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 12 B ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

2. Selanjutnya Pasal 12 C Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Dalam uraian ayat selanjutnya disampaikan bahwa gratifikasi wajib dilaporkan paling lambat 30 hari kerja setelah diterima. Setelah itu KPK akan menetapkan apakah gratifikasi tersebut menjadi milik negara atau tidak bernilai suap sehingga bisa menjadi milik penerimanya.

4. Berdasarkan ketentuan undang-undang di atas, Fraksi PKS secara konsisten mewajibkan setiap anggotanya untuk melaporkan setiap hadiah baik berupa uang maupun benda lainnya yang diberikan dalam rangkaian tugas kedewanan kepada KPK. Sebelum melapor ke KPK anggota yang bersangkutan dihimbau untuk melakukan koordinasi dengan Fraksi.

5. Kordinasi yang dilakukan oleh Fraksi PKS sejatinya merupakan bentuk tugas dan kewajiban Fraksi sebagaimana yang termaktub dalam tata tertib DPR untuk melakukan optimalisasi dan keefektifan tugas, wewenang serta hak dan kewajiban DPR itu sendiri.

6. Bahwa kewajiban Anggota merujuk pada Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tersebut adalah melaporkan setiap gratifikasi yang diterima kepada KPK, bukan mengungkapkan siapa yang memberikan gratifikasi tersebut apalagi ke publik.

7. Sikap tersebut diambil agar tidak terkesan pelaporan yang dilakukan oleh Fraksi PKS memiliki motif tertentu yang lebih bersifat politis.

8. Dalam proses penyelidikan lebih lanjut, KPK akan membutuhkan informasi mengenai identitas pemberi gratifikasi. Dalam hal ini, setiap Anggota Fraksi PKS akan bekerjasama dengan memberikan keterangan sejelas-jelasnya perihal pemberi gratifikasi tersebut sebaik-baiknya sejauh terhadap hal-hal yang secara nyata didengar, dilihat maupun diketahui secara langsung oleh Anggota Fraksi PKS (pelapor gratifikasi).

9. Bahwa laporan gratifikasi yang diberikan oleh Anggota Fraksi PKS kepada KPK, sudah puluhan kali dilakukan dan telah berlangsung jauh hari sebelum kasus dugaan gratifikasi yang menimpa Sdr. Al Amin Nasution diuangkap oleh KPK maupun media massa, dan kasus tersebut tidak ada hubungannya secara langsung dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Anggota-Anggota Fraksi PKS untuk melaporkan gratifikasi.

10. Kalaupun saat ini terkesan di media massa bahwa Fraksi PKS tidak mau membuka data-data yang diketahuinya maka perlu Kami tegaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Baik secara nurani maupun kewajiban hukum PKS siap membantu aparat penegak hukum khususnya KPK untuk kelancaran proses penyelidikan maupun penyidikan kasus-kasus korupsi. Namun PKS juga sadar tidak mungkin memberikan keterangan tanpa data maupun hal-hal yang secara pasti diketahuinya demi menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Demikian penjelasan Fraksi PKS ini Kami sampaikan agar dapat kiranya dipahami dan menjadi penguat komitmen Kita semua segenap bangsa Indonesia, untuk bersama-sama memperjuangkan Indonesia yang lebih baik dan leibh bermartabat.

Pengirim: Mohammad Yusuf
Update: 22/04/2008 Oleh: Mohammad Yusuf

sumber : www.pk-sejahtera.org

FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengembalikan uang gratifikasi sebesar Rp1,9 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jumlah yang terbesar Rp1 miliar berasal dari Komisi IV DPR yang membidangi masalah kehutanan dan pertanian.

Februari lalu, PDI Perjuangan juga mengembalikan uang kepada negara. Uang itu adalah uang legislasi sebesar Rp3,38 miliar yang diserahkan kepada Sekjen DPR. Itu merupakan pengembalian uang yang terbesar.

Pengembalian uang itu jelas layak dipujikan. Ia menjadi berita yang segar, bagaikan oasis di tengah kekeringan berita bagus dari DPR.

Seperti diketahui, KPK baru saja menangkap Al Amin Nur Nasution, anggota Komisi IV DPR dari PPP, yang diduga menerima suap dari Pemerintah Kabupaten Bintan berkaitan dengan pengalihan fungsi hutan lindung.

Permainan uang di DPR bukan isu baru. Sekalipun di lembaga itu ada Badan Kehormatan dan sekalipun wakil rakyat itu pernah menandatangani pakta integritas, kelakuan terhadap uang tidak berubah.

Dari dua fakta pengembalian uang yang dilakukan PDIP dan PKS itu saja jelas tampak betapa besar uang di luar gaji yang mengalir ke saku anggota DPR. Yang dikembalikan saja total lebih Rp5 miliar. Jumlah yang tidak dikembalikan, yang dimakan diam-diam oleh wakil rakyat, tentu berlipat-lipat lebih besar lagi.

Itulah sebabnya sangat tidak mengherankan bila gaya hidup anggota DPR pun berubah mencolok. Tempat parkir di Senayan pernah berubah menjadi seperti layaknya show room mobil baru dan mahal.

Pengembalian uang adalah perkara langka. Oleh karena itu, sekali lagi, ia layak dipujikan. Bahkan, ia mestinya ditiru fraksi partai lain sehingga menjadi kesadaran kolektif wakil rakyat.

Citra DPR menyangkut uang sudah rusak berat. Permainan uang dipersepsikan telah merajalela berkaitan dengan semua kewenangan yang dimiliki DPR. Oleh karena itu, langkah fraksi PKS dan PDIP mengembalikan uang itu, jelas hal yang menggembirakan.

Namun, urusan hendaknya tidak selesai hanya sampai pada pengembalian dana. Dalam hal dana legislasi bagi anggota DPR, misalnya, PDIP mestinya juga berjuang agar anggaran negara untuk itu dihapuskan saja.

Sebaliknya dalam pengembalian dana gratifikasi kepada KPK, harus ada gebrakan lebih jauh agar pemberi dana juga jera. Untuk itu, setiap pengembalian dana gratifikasi sebaiknya juga disertai dengan nama, jabatan, dan lembaga pemberi gratifikasi. Dengan demikian, KPK juga memiliki data yang lengkap untuk mengusutnya. Mengapa PKS takut melakukannya?

Suap tak dapat terjadi dengan sebelah tangan. Suap hanya mungkin karena ada yang memberi dan menerima. Untuk memberantasnya, pemberi suap pun harus dibeberkan kepada KPK. Tidak cukup hanya uangnya yang kembali ke negara.

Yang juga perlu disorot ialah konsistensi anggota DPR melaporkan kekayaannya kepada KPK. Berdasarkan laporan kekayaan itu, bisa diketahui seberapa jauh kekayaan wakil rakyat meloncat dengan cepat.

KPK mestinya berani mengumumkan siapa saja anggota DPR yang telah melaporkan kekayaannya dan siapakah pula yang tidak mematuhinya.

Anggota DPR yang berintegritas dambaan rakyat. Salah satu ukuran integritas itu adalah tak dapat dibeli dan berani konsisten melaporkan harta kekayaannya. Bisakah partai menghasilkan kader yang demikian, itulah pertanyaan besar yang meragukan jawabannya.

Semoga PKS mampu menjawab tantangan ini. Amin.

100%

Dengan mengucap syukur kepada ﷲ dan sholawat atas Rasulullah, kami :

Seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Ranting Kelurahan Pancoran Mas, Depok mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kader dan simpatisan yang telah mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh warga kelurahan Pancoran Mas yang telah memilih pasangan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf, juga kepada seluruh warga yang telah memberikan hak suaranya dalam Pemilihan Umum Gubernur ini.

Kamipun berdo’a semoga pemimpim yang akan memimpin Jawa Barat nantinya dapat melaksanakan dan memenuhi setiap amanah yang telah diberikan menuju masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera.

salam,

pks-panmas

sumber : www.kpu.jabar.go.id

Hari ini kampanye untuk pemilihan Gubernur Propinsi Jawa Barat telah dimulai. di Pancoran Mas sendiri di beberapa tempat telah terpasang atribut dari pasangan calon yang bersaing dalam PilGub JABAR ini. Semoga pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan Gubernur yang amanah, bertanggung jawab, professional dan mampu mensejahterakan rakyat.

Untuk seluruh kader dan simpatisan PKS umumnya dan khususnya DPR Pancoran Mas, mari bersama-sama kita ramaikan dan sukseskan kampanye Pasangan HADE sesuai dengan jadwal di atas (lihat yang diberi warna merah). Untuk jadwal kampanye terbuka jadwal lengkapnya dapat diunduh disini. Daerah Depok kebagian rombongan kampanye HADE pada hari senin, 7 April 2008. Mari bersama, menangkan HADE, harapan baru Jawa Barat.